nusakini.com--Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus berupaya untuk menekan angka pengangguran di Bumi Etam tersebut. Salah satu cara yang dilakukan adalah memberdayakan Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada saat ini. BLK dioptimalkan oleh Pemerintah untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing masyarakat, sehingga memudahkan masyarakat terserap ke dunia industri ataupun pasar kerja. 

“Pelatihan berbasis kompetensi yang diutuhkan pasar kerja baik di Balai Latihan Kerja Daerah maupun Lembaga Pelatihan Kerja Swasta lainnya dan pemagangan dalam dan luar negeri,” ujar Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak di Samarinda, Rabu (22/6). 

Pemerintah juga menyebar luaskan informasi pasar kerja melalui berbagai, baik melalui media online maupun media lainnya seperti even Job Market Fair (JMF). Selain itu, upaya perluasan kesempatan kerja terus dilakukan dengan program padat karya. Diantaranya adalah dipermudahnya perizinan untuk mendirikan usaha-usaha baru di Kaltim. 

“Tidak boleh ada pengangguran, harus meman-faatkan izin usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang dapat diperoleh satu hari ini.,” lanjutnya. 

Peran wirausahawan baru pun memang sangat dibutuhkan saat ini. Selain turut membantu penyerapan tenaga kerja, wirausaha yang dikembangkan oleh masyarakat juga memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian daerah maupun nasional. 

“Pelatihan bagi 1.540 pencari kerja, 80 remaja putus sekolah dan 120 pemuda yang didiharapkan dapat menjadi wirausahawan baru,” ungkap Awang. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltim, jumlah angkatan kerja di Kalimantan Timur pada Februari 2016 mencapai 1,65 juta orang. Angka ini bertambah sebanyak 1.539 orang dibanding angkatan kerja Februari 2015 yang sebanyak 1,64 juta orang. Upaya untuk menurunkan angka pengangguran pun membuahkan hasil. Dimana pada tahun 2014 penurunan angka pengangguran di Kaltim sebesar 7,54 persen, sedangkan tahun 2015 mencapai 7,5 persen. Kendatipun begitu, penurunan tersebut dinilai belum maksimal dan belum sesuai dengan target pemerintah. 

“Ini belum mencapai target 7 persen. Kami akan terus upayakan untuk dapat mencapai 7 persen,” ungkapnya. (p/ab)